Jakarta, CNBC Indonesia - Menko Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, pemerintah akan memberlakukan kembali domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) minyak sawit.
Airlangga mengatakan, ketentuan teknis mengenai kebijakan itu akan diatur oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Langkah itu, lanjut Airlangga, ditempuh menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada Kamis (19/5/2022) mengumumkan, mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya. Ekspor kembali diizinkan mulai Senin, 23 Mei 2022.
DMO dan DPO tersebut, kata Airlangga, mengacu pada kajian BPKP. Dan, besaran yang harus dipenuhi oleh produsen akan ditentukan Kemendag. Termasuk, mekanisme produksi dan distribusi minyak goreng secara merata dan tepat sasaran kepada masyarakat.
"Jumlah DMO ini kita menjaga sebesar 10 juta minyak goreng yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng dan ada ketersediaan pasokan ataupun cadangan sebesar 2 juta ton," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembukaan Kembali Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya, Jumat (20/5/2022).
Produsen, lanjutnya, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan berlaku jika tidak memenuhi DMO dan DPO sawit yang akan diterapkan tersebut.
Pemerintah, kata Airlangga, akan terus melakukan pemantauan mekanisme penyaluran akan menjamin ketersediaan pasokan dan akan terus dimonitor melalui SIMIRAH.
"Distribusi pasar akan menggunakan sistem pembelian berbasis KTP. Target pembelian diharapkan bisa tepat sasaran," katanya.
"Untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan dan pengendalian harga yang secara teknis diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan," kata Airlangga.
Kebijakan Bermasalah?
Menanggapi hal itu, Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, pemerintah tak mungkin mengulang kesalahan sama dengan memberlakukan lagi kebijakan bermasalah.
"Mungkin bukan DMO dan DPO yang lalu yang gagal itu. Tak mungkin diulang kebijakan yang bermasalah. Kemungkinan pemerintah melalui Bulog (dibantu BUMN pangan) membeli minyak goreng curah dari pabrik minyak goreng (migor) dengan dana dari Dana Sawit ( BPDPKS). Lalu didistribusikan ke pasar pasar sebagai barang subsidi (dikawal dan dikontrol satgas pangan, agar tidak diselundupkan) dan dijual ke konsumen akhir seharga Rp 14000/ liter. Begitu perkiraan saya," kata Tungkot kepada CNBC Indonesia, Jumat (20/5/2022).
"Saya yakin hanya ada Bulog. Volumenya sekitar 100 ribu kilo liter per bulan (khusus migor curah untuk konsumsi rumah tangga)," lanjutnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Mulai Besok, DMO Minyak Sawit Naik Jadi 30%!
(dce/dce)
Anak Buah Jokowi Siapkan Jurus Ini Demi 10 Juta Ton Migor - CNBC Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment